Header Ads

APDESI Dituntut Tidak Terlibat Politik Praktis

Bengkulu, SB – Menghadapi tahun politik 2018-2019 setiap jajaran ASN, TNI dan Polri dilarang keras terlibat politik praktis mendukung salah satu Calon Kepala Daerah (Cakada), Calon Legislatif (Caleg) maupun Partai Politik (Parpol) tertentu. Selain itu, tegas Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, organisasi kemasyarakatan yang bersentuhan dengan perangkat pemerintahan Non ASN juga diminta bersikap netral, seperti organisasi Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang menaungi Kepala Desa (Kades) di Provinsi Bengkulu.
Hanya saja menurut Rohidin Mersyah, keterlibatan dijajaran kepengurusan tidak menjadi masalah, selama orang-orang yang berada di dalam organisasi ini tidak melakukan penggiringan, mendukung salah satu Parpol.
“Organisasi ini harus tetap berdiri non partisan, tidak memihak kepada salah satu partai politik dan jangan pernah untuk digiring ke arah itu. Kalaupun nanti sewaktu-waktu ada pihak yang mengajak dan mengarahkan tolak saja. Supaya eksistensi dan keberlanjutan organisasi ini jelas, kalau ikut partisan tertentu itu semusim, setelah itu hilang organisasinya,” ungkap Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Selasa (20/02).
Lanjut Rohidin Mersyah, tidak hanya organisasi yang menaungi namun juga terhadap Kades juga diharapkan untuk tidak terlibat politik praktis. Jika hal ini terjadi, maka tingkat kepercayaan masyarakat desa akan hilang terhadap kades yang mereka pilih.
“Kadesnya juga kita harapkan janganlah untuk terlibat politik praktis, netral saja lah. Apalagi kan sekarang Kades diberi tanggung jawan mengelola Dana Desa dengan angka sampai 1 Milyar,” jelasnya.
Menanggapi arahan Plt Gubernur ini, Ketua DPD APDESI Bengkulu Junial Heri menyatakan bahwa pihaknya siap untuk bersikap netral pada tahun politik tersebut. Hanya saja pihaknya tidak bisa menjamin apakah para Kades juga bisa diarahkan untuk bersikap demikian.
“Kami selaku pengurus siap menjalankan arahan Bapak Gubernur, organisasi APDESI Bengkulu dipastikan tidak akan menjadi organisasi partisan. Namun terhadao para Kades yang ada, kami tidak bisa menjamin jika mereka juga akan bersikap netral,” terang Junial.[MC Humas Pemprov

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.