Header Ads

Sekretaris Disdik Kota : Saya tidak akan melayani pertanyaan perbedaan Pungutan dan Sumbangan


Bengkulu, Rakjat.com - Maraknya Polemik Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)  Nomor 75 Tahun 2016,masih menuai kontroversi ditengah dunia pendidikan Kota Bengkulu membuat sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Angkat bicara, Senin (27/8).

Kepada salah satu media Sekretaris Dikbud Kota Bengkulu Firman Jonadi mengatakan saya (Sekretaris,red) secara tegas melayangkan pernyataan tidak akan melayani pertanyaan yang diajukan wartawan terkait perbedaan pungutan dengan sumbangan. Terlebih sekretaris menuduh wartawan bertanya seperti itu menganggap pungutan liar.

"Kamu bertanya seperti itu, kamu yang lebih tau, pungutan ditentukan dalam waktu sekian jumlahnya. Seolah-olah mau mencari infomasi, saya tidak akan melayani. Nanti infomasi kami tidak akan menyaut," jelasnya Firman Jonadi saat ditemui diruangannya.

Lanjut dikatakan Firman, dari dulu masyarakat sudah mengatakan sumbangan itu apa, iuaran itu apa, kalai pungutan itu apa.

"Kamu mau mengatakan itu pungutan liar kan?," tegasnya Firman sambil menuduh perwarta saat bertanya.

Menurutnya, siapa saja media yang datang ingin meminta konfirmasi baik itu,  cetak, elektronik, online. Pihak diknas akan melayani dengan baik.

"Redaksi berita ada yang mojokan Diknas saya komplain, tolong perbaiki beritanya. Karena kami juga ada hak jawab, kamu wartawan juga hati-hati walaupun di lindungi undang-undang pers," katanya.

Untuk diketahui, Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah mengatur batas-batas penggalangan dana yang boleh dilakukan komite sekolah. Dalam penjelasannya menurut Permendikbud ini, anggota Komite Sekolah terdiri atas:
a. Orangtua/wali dari siswa yang masih aktif pada sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);
b. Tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain: 1. Memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau 2. Anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi penduduk dan pengurus partai politik;
c.  Pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain: 1. Pensiunan tenaga pendidik; dan/atau 2. Orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.(RR)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.