Ini Kemungkinan Pemindahan RM ke Lapas Sukamiskin

Suasana Konferensi Pers Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu

Bengkulu, Rakjat.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu pindahkan Mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti (RM) ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. Pemindahan ini dikemukakan langsung dalam konferensi pers yang dilakukan di Kemenkumham Kanwil Provinsi Bengkulu, Senin (3/12).

Pemindahan RM ini sendiri didasari berbagai faktor dan pertimbangan yang dilakukan kemenkumham. Menurut keterangan yang dipaparkan dalam konferensi pers, sedikitnya terdapat empat faktor yang menjadi bahan pertimbangan pemindahan RM.

Contoh faktor yang dapat menjadi alasan pemidahannya salah satunya apabila Lapas sudah penuh (over capacity) atau keamanan warga binaan yang tidak terjamin. Apabila hal itu terjadi, sudah sepantasnya ada tindakan pemindahan warga binaan ke lapas yang lebih memadai. 

"Misalnya, lapas sudah penuh, over kapasitas, sehingga harus dipindahkan ke lapas yang lain, atau disini kita anggap tidak aman untuk yang bersangkutan, mungkin karena ada grupnya, ada musuhnya, sehingga kita pindahkan ke lapas yang lain," ujar Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Bengkulu Ilham Djaya.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pemindahan RM ini lantaran RM dinilai memiliki keahlian tertentu yang perlu dibina di Lapas tipe lain yang lebih memiliki sumber daya lebih mumpuni dalam membina keahlian RM.

Selain itu, Ilham juga mengatakan bahwa permintaan instansi terkait seperti penyidik dari jajaran Polri bahkan Polda Bengkulu terkait dengan pidana apa yang terjerat kepada yang bersangkutan. Terakhir, RM bisa dipindahkan apabila ada permintaan keluarga ataupun yang bersangkutan.

"Jadi karena keempat faktor itulah yang boleh menyebabkan warga binaan atau narapidana tersebut pindah, selain adanya faktor administratif, salah satunya adalah sudah inkrachtnya yang bersangkutan itu, tapi kalau dia belum inkracht belum bisa dipindahkan, karena masih ada proses peradilan. Sementara yang bersangkutan ini kan kita tahu, sesuai dengan ininya sudah inkracht," tutupnya.(DPS)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.