Mantan Bupati Kepahiang Divonis 18 Bulan Kurungan


Bengkulu, Rakjat.com - Terkait kasus Korupsi Pengadaan Lahan Tourism Informasi Center (TIC), Mantan Bupati Kepahiang divonis 18 Bulan dalam sidang vonis (Putusan) Pengadilan Negeri PHI atau Tipikor Bengkulu, Rabu (18/12).

Untuk diketahui, kasus yang menyeret mantan orang nomor satu di Kepahiang ini ialah kasus korupsi pengadaan lahan Tourism Informasi Center (TIC) di Kepahiang yang merugikan negara sebesar Rp 3,3 Miliar.

Sidang Putusan ini sendiri dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Hakim Slamet, SH. MH, Agus Salim dan Heni anggraini.

Menurut fakta persidangan, menyatakan tiga terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama -sama sebagaimana diatur Pasal 3 junto pasal 18 undang-undang tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 kuhp pidana tahun 2001, divonis oleh majelis hakim masing- masing vonis tiga terdakwa.

Mantan Bupati Kepahiang  Bando Amin divonis  selama satu tahun 6 bulan dan denda 50 juta Subsider 2 bulan kurungan.

Kemudian untuk terdakwa Samsul Yaihimi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus menjabat Kabag Pemerintahan divonis majelis hakim selama 2 tahun 2 bulan, dengan denda 50 juta Subsider dua bulan kurungan.

Sedangkan Safuan mantan ajudan Bupati Bando Amin yang juga pemilik lahan divonis selama 1 tahun 6 bulan denda 50 juta ditambah membayar sisa kerugian negara Sebesar Rp 176.300.000 subsider 2 bulan kurungan.

Selain itu majelis hakim, pengajuan JPU terkait pencabutan hak politik selama 5 tahun tidak dikabulkan oleh majelis hakim.

Sebelumnya, tiga terdakwa dituntun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) masing-masing, Mantan Bupati Kepahiang, Bando Amin dituntut 2 tahun penjara dengan denda sebesar 100 juta subsider 6 bulan penjara dan mendapatkan tuntutan pencabutan hak politik selama 5 tahun, Safuan dituntut 2 tahun penjara dengan denda  sebesar 100 juta subsider 6 bulan penjara dan mendapatkan tuntutan pencabutan hak politik selama 5 tahun, dan Samsul Yaihimi tuntut di tuntut 2 tahun 6 bulan penjara dengan denda  sebesar 100 juta subsider 6 bulan penjara dan mendapatkan tuntutan pencabutan hak politik selama 5 tahun.

Majelis hakim memberi waktu selama tujuh hari untuk terdakwa mengajukan banding. Menanggapi kesempatan tersebut, ketiga penasehat hukum terdakwa sepakat untuk pikir-pikir dulu.(R25)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.