Terkait Perlakuan Tidak Menyenangkan Oknum ASN, Ini Tanggapan PWI


Plt. Ketua PWI Provinsi Bengkulu, Sahyarudin

Bengkulu, Rakjat.com - Mahmud Yunus, wartawan Bengkulukito.com yang diduga mendapatkan Intimidasi dari oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bengkulu menyerahkan tindak lanjut sepenuhnya kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bengkulu.

Seperti dikatakan Mahmud, Selasa (8/1/2019) dirinya telah membuat laporan terkait
peristiwa dugaan intimidasi tersebut ke pihak PWI. Pasalnya, Mahmud merupakan anggota yang tergabung dalam organisasi PWI, maka ia menegaskan menyerahkan sepenuhnya kasus yang menimpanya kepada PWI Provinsi Bengkulu.


“Jadi sebagai anggota PWI saya percayakan sepenuhnya kasus ini kepada PWI, maka dari itu saya akan mengikuti aturan yang berlaku di PWI,” tegas Mahmud.

Sementara, Plt, Ketua PWI Syahyarudin, mengatakan setelah menerima laporan wartawan yang tergabung PWI tersebut, pihaknya akan menindak lanjuti sesuai prosedur dan aturan PWI.

“Proses ini kita menunggu laporan dulu dari anggota saya wartawan yang bersangkutan, bagaimana kronologisnya. Saya minta agar itu segera disampaikan, dari bentuk pengancaman yang di lakukan ASN itu, apakah memukul atau dengan kata-kata kasar yang seperti apa. Jika nanti ini sudah kita dapat laporan itu kita akan segera proses, karena apa, wartawan itu  tidak bisa diancam ancam karena tugas mereka dilindung undang-undang ada aturannya, jadi gak bisa ngancam ngancam apalagi melarang, itu bahaya,” kata Syahyarudin.

Diungkapkan Syahyarudin, bahwa wartawan tidak bisa diancam atau mendapat tindakan kekerasan karena dilindung undang undang. Jika nanti, kata Syahyarudin, laporan itu terbukti silahkan wartawan yang bersangkutan menuntut sesuai aturan dan hukum yang berlaku.

“Kalau ada semacam pengancaman itu membuat wartawan yang bertugas merasa was was dan tidak nyaman. Sementara wartawan itu harus nyaman dalam bertugas, dia sebagai mewakili masyarakat publik dan jika di intimidasi menurut saya tidak benar,” terang Syahyarudin.


Ketua PWI berharap kasus ini segera tuntas dan meminta kepada Kepala Dinas yang menaungi ASN tersebut agar ditegur dan diberi sanksi agar mengetahui posisi ASN sebagai pegawai dan posisi wartawan ketika melaksanakan tugas.

“Saya kira ini mediasi dulu karena namanya manusia kadang khilaf ketika dia diberitakan merasa malu. Jadi kita mediasi dulu dengan pihak Dinas Kesehatan Provinsi. Saya kira dengan mediasi akan lebih baik jadi tidak ada lagi rasa dendam antara wartawan denga pihak kesehatan agar sama sama nyaman dalam menjalankan tugas, karena wartawan itu sifatnya kontrol, jadi kalau kontrol ini bagus maka bagus bagi pemerintah daerah, jangan dibilang wartawan sembarangan saja memberi informasi,” ucap Syahyarudin.

Sambung Syahyarudin, jadi kontrol itu baik bagi pimpinan kalau pegawainya bekerja tidak benar dan itu harus diakui, kalau membela yang tidak benar ya itu tidak benar juga.

“Saya yakin pihak Dinas Kesehatan akan memberikan tindakan kepada pegawainya yang melanggar, seperti santai santai di kantor, bermain main, sementara mereka dalam jam kerja kantor itu harus disiplin karena pelayan masyarakat apalagi Dinas Kesehatan mereka dituntut bekerja keras dalam memberikan pelayanan masyarakat,” pungkasnya.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.