Budiman Ismaun Langgar UU Nomor 5 Tahun 2014


Budiman Ismaun Kembalikan Berkas Pencalonan Bupati ke Partai Golkar. Foto Rmolbengkulu.com

Bengkulu,Rakjat.com – Pesta Demokrasi pemilihan Kepala Daerah tidak lama lagi akan digelar tepatnya pada Bulan September 2020 mendatang. Tapi sangat disayangkan salah satu kandidat Bakal Calon Bupati Bengkulu Selatan Budiman Ismaun melanggar asal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dilansir dari Media Rmolbengkulu.com, Budiman Ismaun kembalikan berkas pendaftaran bakal calon Bupati dan wakil Bupati Pilkada Bengkulu Selatan (BS) 2020 di DPD Golkar Bengkulu Selatan pada Senin (14/10).

Pantauan Media ini Budiman Ismaun masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga menduduki Jabatan Strategis di OPD Provinsi Bengkulu yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Padahal sudah jelas Aturan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” tulis Asman Abnur dalam suratnya, seperti dilansir hukumonline dari situs Setkab.  

Etika dan Netralitas PNS

Dalam surat tersebut, Menteri PANRB Asman Abnur juga mengutip ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik,” tegas Asman Abnur.

Berikut contoh larangan dimaksud:
  1.            PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  2.           PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  3.       PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  4.      PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;
  5.      PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial;
  6.     PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
  7.      PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.


“Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Surat Menteri PANRB ini, para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan instansi masing-masing,” bunyi akhir surat Menteri PANRB Asman Abnur, yang tembusannya disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam suratnya itu, Menteri PANRB Asman Abnur juga menyampaikan beragam sanksi yang mengancam Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika tidak menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

“Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004, terhadap pelanggaran berbagai jenis larangan kepada PNS dikenakan sanksi moral,” tulis Menteri Asman.

Selanjutnya atas rekomendasi Majelis Kode Etik (MKE), PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Tindakan administratif dapat berupa sanksi hukuman disiplin ringan maupun hukuman disiplin berat sesuai dengan pertimbangan Tim Pemeriksa,” jelas Asman.

Dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik adalah PNS selain Sekretaris Daerah, menurut Menteri PANRB Asman Abnur, pembentukan Majelis Kode Etik dan Tim Pemeriksa dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi PNS yang bersangkutan.

Pengamat Politik Fahmi Lubis saat dihubungi Via Telpon (04/12) mengatakan Kepala Daerah harus mengambil sikap kalau adanya ASN Tersebut terlibat Politik Praktis, dikarenakan sudah jelas aturannya Itu ada.

“Aturan sudah ada, Kepala Daerah harus mengambil sikap kalau adanya ASN Terlibat Politik Praktis”,Jelas Fahmi.

Lanjut Fahmi Lubis menambahkan kita patut menduga kalau dibiarkan seolah-olah kepala daerah membiarkan ASN tersebut mengunakan Uang Negara dikarenakan yang bersanguan masih aktif menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.

“kuat dugaan Seolah-olah kepala Daerah membiarkan ASN Tersebut mengunakan Uang negara dikarenakan yang bersangkutan masih aktif menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu”,Ujar Fahmi.

Kalau memang ASN tersebut memang betul-betul maju Pilkada alangkah baiknya yang bersangutan dapat mundur dari ASN, takutnya menimbulkan Konflik Interes (Pemakaian Uang Negara), Tutup Fahmi.




Editor : Redaksi


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.