Terkait Lockdown Pemkot Bengkulu, Patriana Sosialinda : Pikirkan Nasib UKM dan UMKM


Kota Bengkulu,Rakjat.com - Surat Permohonan Lockdown yang dilayangakan Pemerintah Kota Bengkulu kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, termasuk Mantan Wakil Walikota Bengkulu 2013-2018 Patriana Sosialinda.

Diketahui Surat Permohonan Lockdown Provinsi Bengkulu dengan Nomor 360/68/BPBD/2020 tertanggal 26 Maret 2020 yang ditandatangani langsung oleh Walikota Bengkulu H Helmi Hasan meminta dengan sangat Gubernur Bengkulu Dr H Rohidin Mersyah untuk melakukan tindakan sebagai berikut :
1. Menutup semua penerbangan masuk dari dan ke Wilayah Provinsi Bengkulu
2. Menutup pintu masuk jalur darat dari dan ke Wilayah Provinsi Bengkulu
3. Menutup pintu masuk jalur laur dari dan ke Wilayah Provinsi Bengkulu
4. Penerbangan, jalur darat, dan jalur laut dari dan ke Provinsi Bengkulu yang membawa obat-obatan, Alat Pelindung Diri (APD) dan Bahan Makanan dapat dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Aparat.

Menyikapi hal ini, dalam Akun Instagramnya p_s_linda, Mantan Wakil Walikota Bengkulu periode 2013-2018 Patriana Sosialinda menyindir Surat Permohonan Lockdown yang dilayangkan Pemkot Bengkulu tersebut, karena Linda menilai Lockdown akan menyengsarakan rakyat kecil dan secara perlahan membunuh pergerakan UMKM, tidak hanya itu Linda juga menyinggung Walikota Bengkulu Helmi Hasan yang tetap melakukan perjalanan ke Luar Negeri meski tengah mewabahnya Corona Virus December 2019 (Covid-19) di seluruh penjuru dunia.

"Rakyat keciklah yg bakal saro kalo di lockdown tu...coy..! Ukm-umkm menanggung lantak L.D. tu.. Panjenengan tu yg jgn keluyuran ke negara & daerah yg lg mewabah virus covid-19...!!!..preet...," tulisnya di postingan Instagramnya sekitar 1 jam yang lalu.

Disisi lain, dikutip dari Kompas TV Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo menegaskan bahwa kebijakan lockdown tidak boleh diambil oleh Pemerintah Daerah, tidak hanya itu Presiden Jokowi juga menyampaikan sampai saat ini pihaknya belum ada kepikiran untuk melakukan lockdown. Presiden Jokowi juga berpesan kepada Pemerintah Daerah jikalau hendak melakukan kebijakan besar mengenai Covid-19 harus berkonsultasi dan berkordinasi bersama Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait dan Satgas Covid-19.

"Bahwa kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun daerah adalah kebijakan Pemerintah Pusat, kebijakan ini tidak boleh diambil oleh Pemerintah Daerah dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait Covid-19 harus dibahas terlebih dahulu dengan Pemerintah Pusat, untuk mempermudah komunikasi saya minta kepada daerah berkonsultasi membahasnya dengan Kementerian terkait dan Satgas Covid-19," tegas Presiden Jokowi di Istana Bogor.




Editor : Redaksi

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.