Pemkab Lebong Gelar Rapim Bahas Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2026
LEBONG, Rakjat.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) bersama kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka membahas Naskah Perjanjian Kinerja Perubahan serta evaluasi realisasi anggaran Tahun Anggaran 2026. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Lebong H. Azhari, SH, MH, di Aula Graha Bina Praja, Rabu (7/10/2026).
Rapat rutin bulanan tersebut dihadiri Wakil Bupati Lebong, Sekretaris Daerah (Sekda), staf ahli, para asisten, kepala OPD, para camat, Direktur RSUD, serta para kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong.
Dalam rapat tersebut, masing-masing kepala OPD menyampaikan laporan terkait pelaksanaan program dan realisasi anggaran. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan kegiatan, capaian target, serta kendala yang dihadapi masing-masing perangkat daerah menjelang akhir tahun anggaran.
Bupati Lebong H. Azhari mengatakan, Rapim merupakan agenda rutin bulanan yang dimanfaatkan sebagai sarana koordinasi dan evaluasi antar-pimpinan di lingkungan Pemkab Lebong.
“Memang pagi hari ini kita rapat dengan kehadiran lengkap, mulai dari Sekda, kepala dinas, para asisten, hingga staf ahli. Ini merupakan rapat rutin setiap bulan untuk koordinasi antar-pimpinan,” ujar Azhari.
Ia menjelaskan, dalam rapat tersebut juga dibahas tindak lanjut sejumlah pertemuan dan koordinasi yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk hasil kunjungan Dinas Pertanian ke Jakarta untuk bertemu dengan sejumlah direktur jenderal (Dirjen).
Selain itu, Bupati juga menyampaikan hasil koordinasi dengan Komandan Korem (Danrem) melalui konferensi video terkait realisasi program karya bakti skala besar.
“Dari karya bakti skala besar, ada beberapa yang kita dapatkan, termasuk sumur bor, kemudian pembangkit listrik di Sungai Lisai, serta pembangunan jalan dan jembatan. Nah, ini realisasi dari hasil pertemuan kami di kantor Pemda Rejang Lebong kemarin,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Azhari turut menyoroti penyerapan anggaran masing-masing OPD yang dinilai perlu mendapat perhatian serius karena tahun anggaran sudah mendekati akhir.
Ia menegaskan, OPD yang realisasi anggarannya masih rendah dan mendapat indikator merah harus segera meningkatkan kinerja serta mempercepat pelaksanaan program.
“Yang anggarannya masih kurang dan mendapat tanda merah, kami tekankan untuk ditingkatkan. Kalau ada kendala aplikasi yang sulit untuk diinput, itu bukan alasan. Bisa diinput di tempat-tempat lain,” tegasnya.
Selain evaluasi anggaran, Bupati juga menyoroti persoalan kedisiplinan pegawai, khususnya di wilayah Kecamatan Pinang Belapis dan Kecamatan Tapus.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat dugaan sejumlah pegawai yang seharusnya masuk kerja tetapi tidak hadir, sementara pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap dibayarkan penuh dan absensi tercatat lengkap.
“Saya katakan, itu menjadi perhatian untuk kedisiplinan kita supaya hal seperti itu tidak terulang lagi. Camat tidak perlu takut, karena ini bagian dari upaya kita menentukan dan menegakkan kedisiplinan,” katanya.
Lebih lanjut, Bupati Azhari menyampaikan bahwa pelaksanaan visi dan misi pemerintahannya terus berjalan. Ia meminta seluruh kepala OPD, terutama pejabat yang baru menduduki jabatan definitif, agar bekerja maksimal dalam merealisasikan program yang telah direncanakan.
Menurutnya, meskipun masa kepemimpinannya belum genap dua tahun hingga Februari mendatang, ia memperkirakan sekitar 80 persen visi dan misi pemerintah daerah telah terealisasi.
“Pertama, saya menekankan kepada para kepala OPD untuk bekerja maksimal. Setelah mereka menduduki jabatan, saya harapkan kinerjanya bisa lebih optimal. Menurut kami, visi dan misi ini sudah sekitar 80 persen terealisasi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, masih terdapat sejumlah program yang terus diupayakan penyelesaiannya secara bertahap, menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
Beberapa di antaranya adalah pemasangan lampu jalan yang belum sepenuhnya terealisasi, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang masih dalam proses, serta penyelesaian tunda bayar.
Selain itu, program pembagian pakaian seragam disebut telah direalisasikan, sedangkan pembangunan infrastruktur akan terus dilaksanakan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran.
“Contohnya lampu jalan, itu belum 100 persen karena mempertimbangkan anggaran. Kemudian Pilkades masih dalam proses. Tunda bayar juga kita selesaikan, walaupun itu bukan utang kami. Pembagian baju seragam sudah kita realisasikan,” jelasnya.
Azhari menegaskan, pemerintah daerah akan terus berupaya memenuhi janji-janji pembangunan yang telah disampaikan kepada masyarakat. Dengan sisa masa kepemimpinan sekitar tiga tahun, ia optimistis program yang belum tuntas masih memiliki waktu untuk diselesaikan.
“Pembangunan infrastruktur, mengingat anggaran, akan kita upayakan secara perlahan. Apa yang menjadi janji kami waktu itu, pelan-pelan akan kami penuhi. Sisanya masih ada waktu sekitar tiga tahun lagi,” tutupnya.
Melalui rapat pimpinan tersebut, Pemkab Lebong berharap koordinasi antar-OPD semakin kuat, penyerapan anggaran lebih optimal, serta pelaksanaan program pembangunan dan visi misi kepala daerah dapat berjalan sesuai target dengan tetap mengedepankan akuntabilitas dan kedisiplinan aparatur pemerintahan.
