Komisi III DPRD Provinsi Sidak Ke PLTU, Temukan Belum Memiliki IMB

Bengkulu,Rakjat.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Provinsi Bengkulu Menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Synohidro di Kelurahan Teluk Sepang,Senin (22/7).

Pantauan Media Ini Sidak dipimpin langsung Oleh Ketua Komisi III, Serta diikuti Seluruh anggota dan ASN DPRD Provinsi Bengkulu.

Ketua Komisi III Jonaidi SP,MM Mengatakan dilakukannya Sidak ini dikarenakan ada potensi kerugian Negara dalam Pelaksanaan Pembangunan PLTU Batu Bara lantaran tidak mengunakan Konten dari dalam Negeri. Ini didasari dari koordinasi antara Kami dengan PLN Pusat, Ada Kewajiban bagi perusahaan yang mengelola PLTU Sebesar 41,7 Persen harus mengunakan konten dari dalam Negeri.

"Ada potensi kerugian negara dalam pelaksanaan pembangunan PLTU batu bara lantaran tidak menggunakan konten dari dalam negeri. Karena berdasarkan hasil koordinasi kita dengan PLN Pusat, ada kewajiban bagi perusahaan yang mengelola PLTU sebesar 41,7 persen menggunakan konten dari dalam negeri," ungkap Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi, SP, MM.

Lanjut Junaidi menambahkan jika nantinya tidak tercapai maka berarti adanya potensi merugikan Negara, Sementara yang terlihat dalam sidak semua bagian besar dari Cina. Dalam sidak tersebut juga kita sempat menanyakan soal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan PLTU yang hingga saat ini belum dimiiki oleh pengelola tersebut.

"Jika tidak tercapai, lanjutnya, maka berarti ada potensi merugikan negara. Sementara yang terlihat dalam sidak, semua konten hampir sebagian besar dari China. "Dalam sidak tadi juga kita sempat menanyakan soal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangun PLTU yang juga belum dimiliki pengelola. Yang ada baru Izin Pendahuluan Mendirikan Bangunan (IPMB) saja." sesalnya.

Ia menambahkan, selain itu pihaknya juga menyoroti soal Tenaga Kerja Dalam Negeri (TKDN) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang datanya hingga sekarang belum ada diserahkan pada pihaknya. "Jadi dalam kesempatan tadi kita minta pengelola segera menyerahkannya. Karena berdasarkan aturan, terkait tenaga kerja ini ada persentasenya juga berapa banyak TKDN dan TKA," ujar Jonaidi.

Sementara itu Asisten Project Manager Synohydro, Sergius Tamusa menjelaskan, untuk perizinan PLTU mereka telah memiliki IPMB yang diurus di Dinas Perizinan Satu Atap (DPSP) Kota Bengkulu. "Kita memiliki IPMB, dan nanti akan kami siapkan seluruh data termasuk yang diminta seperti TKDN dan TKA," demikian pria yang kerap disapa Egi. (ADV)




Editor : Redaksi