Skip to main content
Koordinator Konsorsium LSM Muhar Rozi Muis

Pernyataan Suharto Terkait Utang Pemprov, Muhar Rozi : Itu sama saja "Menepuk Air Didulang Terpercik Muka Sendiri"

Bengkulu,Rakjat.com - Menanggapi Pemberitaan pernyataan Salah satu Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Suharto yang menyebutkan Terkait Hutang Pemerintah Provinsi Bnegkulu sulit melunasi utang sebesar Rp 170,1 miliar. Koordinator Konsorsium LSM Muhar Rozi Muis Angkat Bicara, Minggu (26/7).

Dilansir dari Media BE, Waka 2 DPRD Provinsi Bengkulu Suharto mengatakan Tidak ada kejelasan, penyebab terjadinya Utang itu, soal membayar, belum bisa saya mengatakan Iya. Karena Kita akan meminta Pertangungjawabannya.

“Tidak ada kejelasan, penyebab terjadinya utang itu. Soal bayar membayar, belum bisa saya mengatakan iya. Karena kita akan minta pertanggungjawabnya,” ucap Suharto, kepada BE, kemarin (22/7).

Politisi Partai Gerindra itu menilai utang terjadi karena kesalahaan Pemprov Bengkulu karena tak mampu mengelola anggaran pemerintah. Salah satu utang yang sangat besar ada di Dinas PUPR Provinsi sebesar Rp 63,3 miliar kepada rekanan. “Terjadi penumpukan utang terjadi selama tiga tahun berturut-turut,” katanya.

Dia mengatakan, kegiatan di Dinas PUPR, ada pekerjaan yang tidak selesai sampai akhir tahun, “itu kenapa tidak diputus kontrak. Untuk memperpanjang kontrak juga tidak boleh lebih dari 40 hari. Ingat itu semua ada aturannya,” tuturnya.


Menanggapi Pernyataan Waka 2 DPRD Provinsi Bengkulu tersebut, Koordinator Konsorsium LSM Muhar Rozi Musi Mengatakan itu sebuah pernyataan yang memang menampar muka sendiri, seperti Pepatah “Menepuk Air didulang Terpercik Muka sendiri”, kemana Fungsi Anggota DPRD Sebagai Lembaga Pengawasan,  ini seperti membuat Stigma sendiri yang dibungkus dalam situasi Politik.

“itu sebuah pernyataan yang memang menampar muka sendiri, seperti Pepatah “Menepuk Air didulang Terpercik Muka sendiri”, kemana Fungsi Anggota DPRD Sebagai Lembaga Pengawasan,  ini seperti membuat Stigma sendiri yang dibungkus dalam situasi Politik,”Ujar Muhar Rozi.

Lanjut Muhar rozi menambahkan Kita ketahui baru-baru ini Pemerintah Provinsi Bengkulu meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 Tahun berturut-turut (2017,2018,2019) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu.

Masih Muhar Rozi,Apalagi belum lama ini Pemerintah Provinsi Bengkulu menduduki peringkat kedua nasional progres rencana aksi Monitoring Center of Prevention (MCP) Tri Wulan I dari hasil rilis KPK RI melalui Inspektorat provinsi Bengkulu. Dan juga mendapatkan apresiasi dari Kementerian Keuangan atas kinerjanya dalam penanganan Covid-19 dan mendapatkan insentif daerah senilai 12 Miliar lebih.
 

Dijelaskan Muhar Rozi mengatakan Itu artinya tidak relevan pernyataan perihal hutang Pemprov dikaitkan dengan kinerja kegagalan kepala daerah, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang berdampak pada kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Apalagi Pemprov Bengkulu meduduki peringkat kedua Monitoring Center of Preventeion (MCP). MCP itu sendiri adalah merupakan informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh seluruh Pemda di seluruh Indonesia.

 

Editor : Redaksi

Pewarta : Wartawan Dari Desa

 

Daerah