Wabup Rianto Komitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Asahan, Rakjat.com – Pemerintah Kabupaten Asahan akan terus mengoptimalkan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan terintegrasi bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., usai mengikuti kegiatan Optimalisasi Peran MPP dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026).
Rianto mengatakan, keberadaan MPP menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menyederhanakan akses masyarakat terhadap berbagai layanan. Karena itu, kualitas pelayanan dan koordinasi antarinstansi perlu terus diperkuat.
"Kita ingin masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit. Masyarakat tidak boleh dipersulit oleh urusan administrasi, justru pemerintah harus hadir memberikan kemudahan dan solusi atas kebutuhan masyarakat," ungkap Rianto.
Ia menyebut Kabupaten Asahan menjadi salah satu dari delapan kabupaten/kota di Sumatera Utara yang telah memiliki MPP aktif. Capaian tersebut merupakan kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang harus dijaga oleh pemerintah daerah.
Menurut Rianto, MPP harus berfungsi lebih dari sekadar tempat pengurusan administrasi. Fasilitas tersebut perlu menjadi pusat pelayanan terpadu yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk ketika daerah menghadapi situasi pemulihan pascabencana.
Untuk itu, Pemkab Asahan akan mendorong peningkatan kualitas layanan, menambah jenis pelayanan, dan memperkuat koordinasi antarinstansi. Ia menegaskan bahwa kepuasan serta kepentingan masyarakat harus menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan bahwa pemulihan pelayanan publik pascabencana membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, penanganan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur, tetapi juga memastikan pelayanan kepada masyarakat kembali normal dan berjalan lebih baik.
Bobby mengungkapkan bahwa dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, baru delapan daerah yang memiliki MPP aktif. Ia mendorong seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan serta memperbanyak jenis pelayanan yang tersedia di MPP.
Wakil Menteri PANRB RI, Komjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. H. Purwadi Arianto, M.Si., turut menekankan pentingnya keberlanjutan pelayanan publik ketika terjadi bencana.
Menurutnya, MPP merupakan wajah birokrasi dan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, serta berkualitas. Sistem pelayanan juga harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat agar warga tidak terbebani oleh prosedur birokrasi.
Purwadi mengapresiasi delapan daerah di Sumatera Utara yang telah memiliki MPP aktif, yaitu Kabupaten Asahan, Simalungun, Batu Bara, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu Utara, Kota Tebing Tinggi, Medan, dan Pematangsiantar.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota atas komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kerja keras dalam menangani dampak bencana.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri PANRB RI, Gubernur Sumatera Utara, kepala daerah se-Sumatera Utara, jajaran OPD, dan tamu undangan lainnya. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, dan pemutaran video profil, dilanjutkan sambutan para pejabat.
Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pukul 11.45 WIB dengan aman dan lancar.
