Asahan, Rakjat.com - Kabupaten Asahan berada di peringkat ketiga kabupaten/kota di Sumatera Utara dalam realisasi belanja berdasarkan hasil pemantauan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara. Hal tersebut disampaikan Penanggung Jawab BPK RI Perwakilan Sumatera Utara Tommy Tampubolon dalam exit meeting bersama Pemerintah Kabupaten Asahan, Senin (19/10/2026).

Exit meeting berlangsung di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan dan dihadiri Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta rombongan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.

Tommy Tampubolon mengapresiasi capaian realisasi belanja Kabupaten Asahan. Ia juga berterima kasih atas dukungan dan kerja sama jajaran pemerintah daerah selama kurang lebih 30 hari proses pemeriksaan berlangsung.

Menurutnya, exit meeting merupakan bagian dari tahapan setelah pemeriksaan atau audit terhadap instansi pemerintahan. Ia berharap seluruh proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan menyampaikan permohonan maaf apabila tim BPK memiliki kekurangan dalam sikap maupun pelayanan selama bertugas.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan terima kasih atas pemeriksaan dan audit yang dilakukan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara. Ia menilai proses tersebut menjadi bagian penting untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki pengelolaan keuangan daerah.

Taufik berharap pemeriksaan dan arahan dari BPK dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan ketertiban, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan.

“Kami merasa terbantu dengan kehadiran BPK RI Perwakilan Sumatera Utara. Melalui pemeriksaan dan arahan yang diberikan, kami semakin memahami tata kelola keuangan daerah yang baik,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pengetahuan dan masukan yang diperoleh selama proses pemeriksaan akan menjadi pembelajaran bagi jajaran Pemkab Asahan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi Pemkab Asahan, sinergi dengan BPK diharapkan terus mendukung perbaikan tata kelola keuangan daerah agar pelaksanaannya semakin tertib dan akuntabel.