Muswil Ke X DPW PPP Bengkulu, Ketum PPP Mardiono: Dunia Tak Baik-baik Saja, Indonesia Harus Berdaulat Secara Ekonomi
Bengkulu,Rakjat.com – Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menegaskan bahwa kondisi global saat ini tengah berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Ia menyebut konflik dan peperangan masih terjadi di berbagai belahan dunia dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.
“Dari 195 negara di dunia, ada sekitar 114 negara yang sedang berperang, baik konflik antarnegara maupun konflik di dalam negeri masing-masing,” ujar Mardiono saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) X Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Bengkulu di Hotel Nala Sea Side, Bengkulu, Kamis (5/2).
Menurut Mardiono, situasi global tersebut berdampak pada stabilitas ekonomi dan pola konsumsi masyarakat Indonesia. Ia mencontohkan ketergantungan Indonesia terhadap impor gandum yang sebagian besar berasal dari Rusia dan Ukraina.
“Hal paling sederhana, masyarakat Bengkulu sering mengonsumsi mi. Gandumnya berasal dari impor Rusia dan Ukraina. Perang dua negara ini menyebabkan stabilitas jalur laut terganggu dan berdampak pada konsumsi di Indonesia,” jelasnya.
Selain gandum, Mardiono juga menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dan bahan baku pupuk. Kondisi tersebut, kata dia, membuat perekonomian nasional sangat rentan terhadap gejolak global. Ia menilai hal ini merupakan dampak dari sistem globalisasi yang dibangun negara-negara adidaya sejak ratusan tahun lalu, namun kini mulai berubah karena masing-masing negara lebih mengutamakan kepentingan nasionalnya.
Lebih lanjut, Mardiono menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara merdeka memiliki landasan konstitusional dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, ia menilai kedaulatan rakyat belum sepenuhnya terwujud.
“Kedaulatan rakyat di Indonesia belum sepersepuluhnya terwujud. Oleh karena itu, negara harus mencari terobosan. Jika tidak, maka cerita Indonesia akan terus kembali ke kondisi sebelumnya,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mardiono juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kasus seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengakhiri hidupnya karena tidak memiliki uang untuk membeli buku.
Berangkat dari kondisi itu, Mardiono menegaskan bahwa cita-cita PPP sejak didirikan oleh para ulama adalah mewujudkan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur—negeri yang baik, aman, makmur, dan mendapat ampunan Allah SWT.
Ia mengajak seluruh kader PPP untuk terus merangkul rakyat dan berjuang bersama mewujudkan cita-cita tersebut.
Selain itu, Mardiono juga menyoroti persoalan korupsi, khususnya di sektor perpajakan serta perizinan pertambangan dan perkebunan yang dinilai merugikan negara.
“Izin pertambangan dan perkebunan sudah diberikan, namun masih terjadi perambahan hutan hingga puluhan ribu hektare. Minyak kelapa sawit mentah atau CPO diekspor, tetapi yang dilaporkan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya,” ungkapnya.
Mardiono menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui praktik-praktik tersebut dan telah mengantongi nama-nama pelakunya.
“Presiden berkomitmen kekayaan negara harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Sebagai Staf Ahli Presiden Bidang Ketahanan Pangan, Mardiono juga menyampaikan kebanggaannya atas capaian Indonesia yang dinilainya telah terbebas dari impor pangan.
“Para pendiri bangsa menegaskan Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri. Berpuluh tahun kita mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam. Tahun 2026 ini impor dihentikan demi kesejahteraan petani,” katanya.
Menutup sambutannya, Mardiono mengingatkan kader PPP di Bengkulu untuk berani menyampaikan gagasan secara kritis dalam iklim demokrasi, serta tetap konsisten menyuarakan kepentingan umat, rakyat, bangsa, dan negara.
