Skip to main content
Proyek Rehabilitasi Kantor Bupati Seluma Rp1,3 Miliar Disorot, Kejari Lakukan Pulbaket

Proyek Rehabilitasi Kantor Bupati Seluma Rp1,3 Miliar Disorot, Kejari Lakukan Pulbaket

Seluma, Rakjat.com - Proyek rehabilitasi Kantor Bupati Seluma senilai Rp1,3 miliar kini mulai disorot tajam oleh publik. Di tengah kondisi infrastruktur dasar yang masih banyak dikeluhkan masyarakat, proyek ini justru saat ini tengah masuk tahap Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) oleh Kejaksaan Negeri Tais.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tais, Janu Arsianto melalui Kasi Intel Renaldho membenarkan bahwa pihaknya tengah menindaklanjuti laporan terkait proyek tersebut. Meski begitu, prosesnya masih menunggu hasil audit dari BPK RI yang saat ini sedang berjalan.

"Masih Pulbaket, kita tunggu hasil audit oleh BPK RI," ujar Renaldho, Kamis, (16/04/2026).

Sorotan publik muncul lantaran di saat banyak ruas jalan desa di Kabupaten Seluma dalam kondisi rusak parah dan tak kunjung diperbaiki, pemerintah daerah justru menggelontorkan anggaran miliaran rupiah untuk merehabilitasi kantor bupati yang dinilai masih layak pakai.

Proyek yang dikerjakan oleh CV. Lembak Tanjung Iman ini pun memunculkan pertanyaan besar,, apakah ini benar-benar kebutuhan mendesak, atau sekadar prioritas yang dipaksakan.

Tokoh masyarakat Seluma, Yudi Hartono, secara terang-terangan mengkritik kebijakan tersebut. Ia menilai pemerintah daerah gagal membaca kebutuhan riil masyarakat.

"Kantor Bupati itu masih layak digunakan, belum mendesak direhab. Sementara jalan di desa-desa rusak parah dan dibiarkan. Ini jelas tidak berpihak pada rakyat," tegasnya.

Menurut Yudi, pembangunan seharusnya menyasar sektor yang langsung berdampak pada kehidupan masyarakat, bukan sekadar mempercantik fasilitas pemerintahan.

"Yang dibutuhkan masyarakat itu jalan yang bisa dilalui dan jembatan yang aman. Kalau akses saja rusak, bagaimana ekonomi mau bergerak," tambahnya.

Kondisi ini memperkuat kesan bahwa arah kebijakan pembangunan di Seluma masih jauh dari prioritas kebutuhan dasar masyarakat. Ketika rakyat berjibaku dengan jalan berlubang dan akses terbatas, pemerintah justru sibuk membenahi gedungnya sendiri.

Kini publik menanti, apakah proses Pulbaket ini akan berlanjut ke tahap lebih serius, atau kembali berakhir tanpa kejelasan seperti banyak kasus lainnya.

Daerah